Program MBG Serap 31 Ribu Tenaga Kerja di NTB

Beranda > Berita

DAERAH

Program MBG Serap 31 Ribu Tenaga Kerja di NTB

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama Deputi Bidang Pemantauan Dan Pengawasan Badan Gizi Nasional saat rakor MBG di Mataram, Rabu, 4 Februari 2026. 

Redaksi matajitunews5pebruari2026-boeehanmatajitunews

MATARAM, MATAJITUNEWS.ID,(5 Pebruari 2026).  - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan program ini telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal hanya dalam waktu sekitar 10 bulan pelaksanaan.

Capaian tersebut, menurut Iqbal, tergolong luar biasa. Pasalnya, penyerapan tenaga kerja dalam skala serupa umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. “Di NTB bisa tercapai dalam waktu kurang dari satu tahun,” kata Iqbal saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu, 4 Februari.

Hingga saat ini, Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif, serta melibatkan 2.719 mitra pemasok.

Iqbal menambahkan, angka penyerapan tenaga kerja itu belum termasuk dampak tidak langsung yang dirasakan sektor lain, seperti petani. Selama ini, petani kerap mengalami kesulitan memasarkan hasil panen. 

Melalui MBG, mereka mendapatkan kepastian pasar dengan harga yang lebih layak. “Petani yang sebelumnya kesulitan menjual hasil produksinya, sekarang punya kepastian serapan dengan harga yang cukup baik,” ujarnya.

Program MBG yang sempat menuai keraguan di awal pelaksanaan, kini justru dinilai menjadi model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Meski demikian, Iqbal mengingatkan adanya tantangan ke depan, terutama menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi.

Tantangan tersebut, kata dia, paling terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

“Kami lakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar tidak terjadi inflasi akibat tingginya permintaan,” ujarnya.

Iqbal meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dan menjaga kekompakan dalam fase percepatan program MBG.

“Kita satu struktur dengan kabupaten dan kota. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Semua masukan, masalah, dan rekomendasi solusi harus dikumpulkan bersama,” katanya.(MJ)