BMKG Tetapkan 4 Kecamatan Di Sumbawa Siaga Hujan Lebat 11–20 Februari 2026

Beranda > Berita

DAERAH

BMKG Tetapkan 4 Kecamatan Di Sumbawa Siaga Hujan Lebat 11–20 Februari 2026

Redaksi matajitunews11/02/2026-boerhanmatajitu

MATARAM, Matajitunews,(11 Februari 2026) –Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan enam wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam status siaga akibat potensi curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Prakirawan Stasiun Klimatologi BMKG NTB, Anggitya Pratiwi, mengatakan status siaga berlaku pada dasarian II Februari 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologis.

“Kami mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap risiko banjir, longsor, dan angin kencang,” ujar Anggitya di Mataram, Selasa.

Enam daerah yang masuk kategori siaga hujan lebat yaitu Kabupaten Bima (Kecamatan Tambora), Dompu (Kecamatan Pekat), Lombok Tengah (Batukliang Utara, Kopang), Lombok Timur (Aikmel, Montong Gading, Pringgasela, Sembalun, Wanasaba), Lombok Utara (Bayan, Kayangan) dan Sumbawa (Empang, Maronge, Plampang, Ropang).

BMKG memprakirakan peluang curah hujan lebih dari 50 milimeter per dasarian mencapai 80 hingga lebih dari 90 persen dan berpotensi terjadi hampir merata di NTB. Sementara curah hujan di atas 100 milimeter per dasarian diperkirakan berpeluang 50–90 persen di sebagian besar Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa.

BMKG menyebut NTB saat ini telah memasuki musim hujan, bahkan sebagian wilayah berada pada periode puncak. Analisis meteorologi menunjukkan adanya aktivitas gelombang frekuensi rendah dan gelombang ekuatorial Rossby di sekitar wilayah NTB. Selain itu, terdapat pertemuan angin dan perlambatan kecepatan angin yang mendukung pembentukan awan hujan.

Kondisi kelembapan udara yang tinggi serta labilitas atmosfer yang kuat meningkatkan potensi pertumbuhan awan Kumulonimbus. Awan ini dapat memicu hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca resmi guna meminimalkan risiko bencana.(**)